Detik1news- Tim Pengendalian Inflasi Kabupaten Bandung disupport Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat melakukan berbagai upaya pengendalian inflasi sekaligus melakukan pengujian aman atau tidaknya komoditas yang dijual di Pasar Sehat Soreang, Rabu (18/12/2024).
Bupati Bandung Dadang Supriatna diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Bandung Kawaludin didampingi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bandung Dicky Anugrah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bandung Ina Dewi Kania, dan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Ningning Hendasah hadir pada kegiataan pengujian aman atau tidaknya komoditas yang dijual di pasar itu.
“Ada delapan sample yang diuji oleh Balai Pengujian DKPP, semuanya aman dari klorin (zat kimia yang digunakan sebagai pemutih dan disinfektan), kemudian dari pestisida dan juga formalin,” kata Kawaludin dalam keterangannya di Pasar Sehat Soreang.
Kawaludin mengatakan untuk warga masyarakat Kabupaten Bandung, bahwa Pasar Sehat Soreang menyediakan komoditas yang aman dan tidak ada bahan beracun.
“Kami juga memantau posisi fluktuasi kenaikan harga dalam rangka pengendalian inflasi. Alhamdulillah masih terkendali kenaikan harga, namun ada beberapa komoditas harus lebih dikendalikan lebih ketat lagi. Dari mulai cabe merah, cabe kriting, cabe rawit, bawang merah, telor ayam, daging ayam, kemudian daging sapi dan lain-lain,” tuturnya.
Menurutnya, komoditas tersebut harus lebih dikendalikan dan lebih ketat lagi dalam pengendalian oleh pemerintah.
“Kami juga menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Bandung, apabila memerlukan bawang merah untuk keperluan memasak karena ketersediaan bawang merah sumenep ini sangat terbatas dan diperebutkan oleh konsumen se-Indonesia, jadi tolong manfaatkan bawang merah lokal,” ujarnya.
“Insya Allah dengan teknik memasak yang tepat, saya kira khasiat bawang merah sama saja,” imbuhnya.
Kawaludin juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah menunjukkan kolaborasi yang sudah luar biasa dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Bandung.**
