Stop Diskriminasi Anggaran: Media Profesional Kunci Transparansi Pemerintah

REDAKSI JABAR

- Redaksi

Senin, 21 Oktober 2024 - 16:00 WIB

50103 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Stop Diskriminasi Anggaran: Media Profesional Kunci Transparansi Pemerintah

Bandung, Jawa Barat 21 Oktober 2024 – Transparansi dalam pengelolaan anggaran pemerintah, terutama terkait publikasi, menjadi sorotan utama dalam pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto. Alokasi anggaran yang adil bagi media massa yang profesional dan berlisensi resmi harus diutamakan untuk menjaga kredibilitas dan menghindari penyalahgunaan anggaran yang sering terjadi.

Media yang menjalankan fungsi kontrol sosial memiliki peran vital dalam mendorong akuntabilitas pemerintah. Namun, praktik diskriminasi dalam alokasi anggaran publikasi oleh pemerintah daerah masih sering terjadi. Banyak media profesional, meskipun memenuhi syarat hukum, kerap kali diabaikana dalam pembagian anggaran, terutama di tingkat daerah.

Menurut M. Ridho, Dewan Perwakilan Pusat Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI), “Tidak boleh ada lagi diskriminasi dalam alokasi anggaran. Semua media, terutama yang profesional dan sesuai aturan, harus mendapat porsi yang adil.” Lebih lanjut, ia menekankan bahwa media memiliki peran strategis dalam menentukan maju mundurnya sebuah negara melalui transparansi informasi.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pidato perdananya, juga menegaskan komitmen pemerintah untuk memberantas korupsi, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran negara. “Kita harus memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang,” ujar Prabowo. Pernyataan ini menyoroti betapa pentingnya mengarahkan dana publik untuk mendukung sektor-sektor yang dapat menjaga transparansi, salah satunya melalui media massa.

Kasus Penyalahgunaan Anggaran: Data dan Fakta

Penyalahgunaan anggaran di Indonesia terus menjadi masalah besar. Data dari Indonesian Corruption Watch (ICW) menunjukkan, pada 2021 terdapat 133 kasus korupsi yang melibatkan penyalahgunaan anggaran. Modus yang sering ditemukan meliputi proyek fiktif, pemotongan dana, serta penggelapan. Kerugian negara yang ditimbulkan mencapai Rp29,4 triliun .

Dalam rentang 2018 hingga 2023, lebih dari 61 kepala daerah terlibat kasus korupsi terkait pengelolaan anggaran, baik dalam proyek pengadaan barang/jasaq maupun penggunaan dana hibah. Mereka sering memanipulasi proses anggaran untuk keuntungan pribadi atau kelompok, yang akhirnya merugikan pelayanan publik dan pembangunan daerah .

Pandangan Hukum: Pasal yang Mengatur

Dalam konteks hukum, pelanggaran terkait penyalahgunaan anggaran dapat dikenakan pasal-pasal pidana dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001. Pasal 2 dan Pasal 3 UU tersebut mengatur sanksi bagi siapa pun yang dengan sengaja merugikan keuangan negara atau perekonomian negara melalui korupsi, termasuk penyalahgunaan anggaran. Hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan denda hingga Rp1 miliar .

Upaya Pemberantasan Korupsi dan Reformasi Anggaran

Dalam menghadapi korupsi anggaran, dibutuhkan reformasi struktural dan pengawasan ketat oleh lembaga penegak hukum. Transparansi dalam alokasi dan penggunaan anggaran menjadi kunci dalam pemberantasan korupsi. Pemerintah diharapkan memperketat sistem audit dan menerapkan teknologi digital untuk memantau setiap tahap penggunaan anggaran.

Langkah tegas ini sesuai dengan komitmen Presiden Prabowo yang menekankan pentingnya integritas dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan dukungan media yang profesional dan independen, diharapkan penyalahgunaan anggaran dapat diminimalisir, serta pemerintah dapat bekerja lebih transparan demi kesejahteraan rakyat.

Sumber Penelusuran:

1. Indonesian Corruption Watch (ICW) – Laporan Kasus Korupsi: ICW

2. Berita Terkait Korupsi – Detik.com: Detik

3. Kasus Penyalahgunaan Anggaran – Kompas.com: Kompas

4. Pengawasan Keuangan Negara – Tempo.co: Tempo

5. UU Pemberantasan Korupsi – JDIH: JDIH

6. Analisis Penyalahgunaan Anggaran – Republika: Republika

Salam Hormat , Salam Satu pena :

M. Ridho Detektif
Dewan Perwakilan Pusat
Forum Reporter dan Jurnalis Republik Indonesia (FRJRI)

Berita Terkait

Kakanwil BPN Kepri, Nurus Sholichin Dampingi Gubernur Hadiri Tabligh Akbar Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW
Peringatan Isra Mi’raj di Lapas Perempuan Bandung: Momentum Spiritual bagi Warga Binaan
Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Majelis Pembimbing, Pengurus Gugus Depan dan Dewan Racana Gugus Depan 22080 Lapas Perempuan Kelas IIA Bandung
Refleksi ATR/BPN Karawang Tahun 2024, Sederet Prestasi Mulai dari Juara Nasional Hingga Tuntaskan PSN
Kamaba Gelar Zikir dan Do’a Bersama Peringati Tsunami Aceh, Bandung Utama
Pemdaprov Jabar Berkomitmen Tinggi Optimalkan Pengelolaan Sampah*
Danrem 031/WB Pimpin Apel Gelar Pasukan Dalam Rangka Pengamanan Natal dan Tahun Baru
Kunjungan Khusus Hari Ibu di Lapas Perempuan Bandung
Tag :

Berita Terkait

Senin, 3 Februari 2025 - 20:41 WIB

Sah, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono Resmi Lantik M Rahul Jadi Ketua Pemuda Tani Indonesia Provinsi Riau

Jumat, 13 Desember 2024 - 02:25 WIB

Diduga Abaikan Nasib Anak Berusia 11 Tahun, Ismail Sarlata Minta Gubernur Riau Terpilih Nantinya Copot drg. Wan Fajriatul Mamnunah, Sp. KG dari Jabatannya

Kamis, 28 November 2024 - 12:06 WIB

Lakukan Somasi, Diduga Ketua Aliansi Advokat Muflihun dan Ade Hartati Abaikan Hakjawab dan Hak Koreksi Bagi Pers

Jumat, 8 November 2024 - 16:30 WIB

Kampanye Dialogis Muflihun Disambut Antusias Ratusan Warga Kelurahan Bandarraya Dari tim HASBER

Jumat, 13 September 2024 - 12:58 WIB

Dipercaya Pimpin Riau Lima Tahun Kedepan, Ini Yang Disampaikan Abdul Wahid saat Ngopi Bareng Bersama Masyarakat dan Pers Indonesia di Riau

Sabtu, 7 September 2024 - 14:19 WIB

DPP LHMB Gelar Silaturahmi dan Rapat Kerja Di LAM Provinsi Riau, Di Pekanbaru.

Kamis, 5 September 2024 - 14:21 WIB

Kerjasama Solid, Kanwil Kemenkumham Riau dan Kepolisian Berhasil Ungkap Kasus Narkoba

Minggu, 1 September 2024 - 22:48 WIB

Terkait Viralnya Pemberitaan Dugaan Pelecehan Seksual Alumni Mahasiswi UIR, Ini Pinta Ketua Umum AMI

Berita Terbaru