*KOTA BANDUNG* – Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) Jawa Barat 2024 meningkat dari tahun 2023, sebesar 0,79 poin. IKIP Jabar tahun ini menjadi 85,22 dari 84,43 pada tahun sebelumnya.
Perolehan ini menjadikan Jabar peringkat pertama pada kategori Baik oleh Komisi Infomasi (KI) Pusat.
Nilai yang diraih Jabar berada di atas 11 provinsi lain pada kategori Baik, di antaranya Aceh (81,33), DIY (81,94), Jawa Timur (83,83), dan Kalimantan Barat (80,97).
Indeks keterbukaan informasi diklasifikasikan ke dalam empat kategori, yaitu Buruk Sekali dengan nilai indeks (0-31), Buruk (32-59), Sedang (60-79), Baik (80-89), dan Baik Sekali (90-100).
“Indeks Keterbukaan Informasi Publik ini bukan sebuah kontestasi atau kompetisi, tetapi hanya memotret kondisi atau sejauh mana pelaksanaan keterbukaan informasi publik dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” kata Komisioner KI Pusat Gede Narayana di Jakarta, saat membacakan hasil IKIP 2024, Kamis (17/10/2024).
Menurut Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro, proses penilaian untuk menentukan Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024 dilaksanakan dari Maret-September 2024 dan selalu dilaksanakan setiap tahun untuk menjadi ukuran.
“Setiap tahun kita laksanakan untuk mengetahui sejauh mana keterbukaan informasi ini dijalankan oleh badan publik dari pusat hingga daerah. IKIP diawali dengan input dari informan ahli daerah dan pusat, kemudian diproses, lalu hasilnya seperti yang kita umumkan sekarang, kemudian nanti ada _outcome_ atau apa dampak yang diharapkan dari IKIP ini,” kata Donny.
Secara umum, ujar Donny, indeks keterbukaan informasi publik di Indonesia saat ini dalam kategori Sedang (75,65).
“Namun sejak tahun 2021 indeks keterbukaan informaai publik di Indonesia cenderung terus mengalami peningkatan walau tidak signifikan,” ucapnya.
Oleh karena itu, untuk terus meningkatkan indeks keterbukaan informasi publik, dalam peluncuran IKIP 2024, KI Pusat juga mengeluarkan rekomendasi kepada pemerintah pusat, kementerian dan lembaga, juga pemertntah daerah.
“Inti dari rekomendasi ini meminta semua pihak dari pusat hingga daerah untuk terus-menerus mendukung keterbukaan informaai publik dengan dukungan anggaran dan kebijakan sesuai kewenangannya,” pungkas Donny.
(Hms/Red)**
